Koraneditor.id, Pringsewu – Dukung penangan stunting di Pringsewu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon Kabupaten Pringsewu, menggelar peningkatan kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM) se-Kabupaten Pringsewu.
Kegiatan yang digelar selama 3 hari dilaksanakan di Aula Balai Pertemuan Hotel Regency Rabu (9/8/2023), dihadiri oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Purhadi, Kepala DPMPP Kabupaten Pringsewu, Ir. Iskandar Muda, Kepala P3AP2KB Nang Abidin Hasan, Kadis Kesehatan yang mewakili, Kabid Pemberdayaan Kasmini, para camat dan narasumber serta para Kader Pembangunan Manusia se-Kabupaten Pringsewu.
Dalam sambutannya Purhadi mewakili Pj. Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan, bahwa saat ini Pemerintah terus berupaya dalam mengentaskan kasus stunting yang menjadi permasalahan secara nasional. Dan permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan melalui program gizi saja, tapi harus terintegrasi dengan program lainnya serta dukungan oleh beberapa stakeholder lainnya.”Kasus stunting ini memerlukan pelaksanaan yang dilakukan secara terkoordinir dan terpadu kepada sasaran prioritas. Sehingga kita harus mengikutsertakan para kader di setiap desa untuk membantu kita, supaya permasalahan stunting dilapangan dapat kita atasi secara bersama-sama,” katanya.
Purhadi menegaskan, bahwa Kader Pembangunan Manusia KPM adalah warga masyarakat yang sebagai perpanjangan tangan pemerintah desa dalam membantu dan memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di desa itu sendiri.”Maka dari itu melalui peningkatan Kapasitas KPM ini, maka kasus-kasus stunting menjadi di desa menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Lebihlanjut Purhadi menambahkan, dengan adanya peningkatan KPM ini para peserta diharapkan dapat memahami dan memiliki kemampuan menjalankan tupoksi yang diembannya sehingga apa yang di rencanakan dalam upaya mengatasi permasalahan stunting di Kabupaten Pringsewu dapat terwujud.”Tak lupa kepada KPM harus selalu berkoordinasi dengan pihak terkait apabila menemukan kasus tersebut. Baik itu pemerintahan desa, unit penyedia layanan kesehatan dan pendidikan serta berbagai kelompok masyarakat di desa dalam upaya pencegahan stunting,” pungkasnya.
