Sebuah video yang memperlihatkanjuru parkir (jukir) menolak pembayaran parkir non tunai di Batam viral di media sosial. Aksi tersebut memicu sorotan publik karena dinilai bertentangan dengan kebijakan digitalisasi pembayaran yang tengah digencarkan pemerintah daerah. Menyikapi hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) setempat meminta Dinas Perhubungan (Dishub) bertindak tegas.
Kronologi Jukir Tolak Parkir Non Tunai
Dalam rekaman yang beredar, terlihat jukir meminta pembayaran tunai dan menolak opsi non tunai yang ditawarkan pengguna. Perdebatan singkat terjadi, sementara perekam video menyebut bahwa lokasi tersebut seharusnya sudah mendukung pembayaran digital.
Video itu cepat menyebar dan memancing reaksi warganet. Banyak yang mempertanyakan pengawasan di lapangan serta konsistensi penerapan sistem parkir non tunai.
Respons Sekda dan Arahan ke Dishub
Menanggapi viralnya kejadian tersebut, Sekda menegaskan bahwa kebijakan parkir non tunai perlu dijalankan konsisten. Ia meminta Dishub melakukan penertiban dan pembinaan terhadap jukir yang tidak mematuhi aturan, termasuk evaluasi lokasi dan mekanisme pengawasan.
Langkah tegas dinilai penting agar program digitalisasi tidak hanya berhenti di tataran kebijakan, tetapi juga efektif di lapangan.
Tujuan Parkir Non Tunai
Penerapan parkir non tunai bertujuan meningkatkan transparansi, mengurangi kebocoran retribusi, serta memudahkan masyarakat. Selain itu, sistem ini dinilai lebih aman dan efisien, terutama di kawasan perkotaan dengan mobilitas tinggi.
Karena itu, penolakan terhadap pembayaran non tunai dianggap menghambat tujuan tersebut dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa parkir.
Reaksi Warganet
Warganet merespons beragam. Sebagian mendukung penindakan tegas agar aturan berjalan. Ada pula yang menilai perlu pendekatan edukatif kepada jukir, termasuk pelatihan penggunaan perangkat dan pemahaman alur pembayaran digital.
Kesimpulan
Kasus viral jukir tolak parkir non tunai di Batam menjadi pengingat bahwa keberhasilan digitalisasi membutuhkan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan. Dengan penindakan tegas dari Dishub serta pembinaan yang tepat, layanan parkir diharapkan semakin tertib, transparan, dan ramah pengguna.