Keluhan wisatawan di Pantai Drini, Gunungkidul, mendadak viral di media sosial. Sejumlah pengunjung mengaku diminta membayar sewa tikar hingga Rp 50 ribu, nominal yang dinilai terlalu mahal dan tidak transparan. Unggahan tersebut langsung menuai perhatian warganet dan memicu perdebatan soal kenyamanan berwisata di destinasi populer Yogyakarta.
Kronologi Keluhan Wisatawan
Dalam unggahan yang beredar, wisatawan menceritakan awalnya mereka hanya ingin beristirahat di tepi pantai. Namun, setelah menggunakan tikar yang disediakan, mereka diminta membayar Rp 50 ribu per tikar. Tidak adanya papan harga atau informasi tarif sejak awal membuat wisatawan merasa “digetok”.
Keluhan ini kemudian dibagikan ulang oleh akun-akun informasi lokal dan menjadi bahan perbincangan luas.
Reaksi Warganet dan Pengunjung Lain
Respons warganet beragam. Sebagian menyayangkan praktik tarif yang dinilai tidak wajar karena bisa merusak citra pariwisata lokal. Ada pula yang menyarankan pengelola untuk memasang daftar harga resmi agar wisatawan tidak merasa dirugikan.
Di sisi lain, beberapa pengunjung mengaku pernah mendapatkan harga berbeda, sehingga muncul dugaan ketidakkonsistenan tarif di lapangan.
Tanggapan Pengelola dan Aparat Setempat
Menanggapi viralnya keluhan tersebut, pihak pengelola kawasan Pantai Drini dan aparat setempat disebut melakukan evaluasi. Mereka menegaskan pentingnya standarisasi harga serta transparansi layanan kepada wisatawan.
Pengelola juga mengimbau pedagang dan penyedia jasa di kawasan pantai agar mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga kenyamanan pengunjung.
Dampak terhadap Citra Pariwisata
Pantai Drini dikenal sebagai salah satu destinasi unggulan di Gunungkidul. Kasus keluhan tarif ini menjadi pengingat bahwa pelayanan wisata sangat berpengaruh pada kepercayaan pengunjung.
Praktik harga yang tidak jelas berpotensi menurunkan minat wisatawan, terutama di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat.
Pelajaran bagi Wisatawan dan Pengelola
Dari kejadian ini, ada beberapa pelajaran penting:
- Wisatawan disarankan menanyakan harga di awal
- Pengelola perlu memasang tarif resmi
- Pemerintah daerah perlu pengawasan rutin
Dengan perbaikan sistem dan komunikasi yang baik, kejadian serupa diharapkan tidak terulang.